Hari Raya Idul Adha Jatuh Pada Selasa 20 Juli 2021

Hari Raya Idul Adha Jatuh Pada Selasa 20 Juli 2021

CAMPURASRI.NGAWIKAB.ID – Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah/2021 Masehi jatuh nanti pada hari Selasa, 20 Juli 2021. Penetapan keputusan Hari Raya tersebut terlaksana pada Sabtu kemarin (10/7).

Keputusan ini diambil dalam sidang isbat bersamaan dengan penentuan awal Zulhijah yang dipimpin oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Hilal terlihat atau teramati secara mufakat sehingga 1 Zulhijah 1442 Hijirah ditetapkan jatuh pada Ahad 11 Juli 2021. Dengan begitu hari raya Idul Adha jatuh pada Selasa, 20 Juli 2021,” ujar Menteri Yaqut.

Menteri Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, “adapun sidang isbat digelar secara daring dan terbagi dalam tiga tahap. Sesi pertama dimulai pukul 17.00 WIB berupa pemaparan posisi hilal awal Dzulhijjah. Sesi kedua, dimulai setelah Maghrib.”

Sidang isbat saat itu dipimpin oleh Menag secara daring dengan peserta terbatas atau tidak untuk umum.Sidang diawali dengan penyampaian laporan data hisab dan hasil rukyatul hilal dari sejumlah titik di Indonesia. Adapun, pada sesi ketiga Menteri Agama mengumumkan hasil sidang isbat 1 Zulhijah 1442 Hijirah.

“Sekaligus Idul Adha 1442 Hijriah secara telekonferensi pers yang disiarkan langsung oleh TVRI sebagai tv pool dan live streaming medsos Kemenag,” kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Agus Salim, melalui keterangan tertulis.

Sebelumnya, Kemenag juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban 1442 H di Wilayah PPKM Darurat.

BACA JUGA :

Share and Enjoy !

Shares
SERTIFIKAT PENDAFTARAN NAMA BUM DESA / BUM DESA BERSAMA PADA WEBSITE KEMENTERIAN DESA PDTT

SERTIFIKAT PENDAFTARAN NAMA BUM DESA / BUM DESA BERSAMA PADA WEBSITE KEMENTERIAN DESA PDTT

CAMPURASRI.NGAWIKAB.ID – Pada hari Senin kemarin tanggal 31 Mei 2021, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar acara sosialisasi Pendaftaran Badan Usaha Desa (BUM Desa)/ Badan Usaha Milik Bersama (BUM Desa Bersama).

Pemberitahuan Sosialisasi sebelumnya tertuang dalam surat undangan Kemendes PDTT nomor 618/PRI.02/V/2021 tertanggal 28 Mei 2021 tersebut merupakan upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa Pasal 8 ayat (1) bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka perlu diadakan sosialisasi terkait perihal dimaksud.

Kegiatan sosialisasi pendaftaran BUM Desa/ BUM Desa Bersama dimulai pukul 13.00 WIB secara virtual (Zoom Meeting) kemarin di hadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tenaga Ahli Pendamping Ekonomi Desa, Kepala Desa dan Direktur BUM Desa se-Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB, termasuk diantaranya Bumdes Arta Asri Desa Campurasri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi juga hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut meskipun mampu Log In gabung di pertengahan acara.

Sebagai tindak lanjut sosialisasi, Bumdes Arta Asri Desa Campurasri mendaftarkan nama Bumdes di website Kemendes dengan link : http ://www.bumdes.kemendesa.go.id untuk mendapatkan nomor pendaftaran.

Setelah mampu log in dan registrasi pada Portal BUM Des Kemendes PDTT dengan User : kode wilayah/ desa dan password kemendesa2021, maka BUM Desa Arta Asri Campurasri mendapatkan Nomor Pendaftaran Nama BUM Desa : 3521072001-1-002062.

“Bumdes Arta Asri berhasil mendaftarkan diri pada 31 Mei 2021 dengan tanggal kedaluarsa 10 Juli 2021, dengan demikian BUMDes Arta Asri mendapat sertifikat dan telah terdaftar berbadan hukum dalam website Kemendes PDTT ,” terang Saridi selaku ketua/ direktur BUMDesa Arta Asri.

Kemendes PDTT berharap, dengan terbitnya sertifikat badan hukum Kedudukan BUMDes sebagai badan hukum menjadi kunci pengembangan di masa-masa akan datang.

Dimana sejak awal kesepakatan kalau ujung tombak penguatan ekonomi di desa dalam representasi Pemerintah dan Masyarakat Desa adalah BUMDes,” kata Gus Menteri.

Tahap selanjutnya BUM Desa harus :

  1. Melaksanakan MUSDES PERUBAHAN sesuai dengan amanah PP NO.11 TH. 2021
  2. Merevisi BERITA ACARA MUSDES
  3. Merevisi Peraturan Desa (PERDES)
  4. Merevisi Anggaran Dasar
  5. Merevisi Anggaran Rumah Tangga
  6. Membuat Rencana Kerja
  7. Surat Kuasa
    Pada poin 2-7 harus dibuat melalui MUSDES PERUBAHAN kemudian BERKAS tersebut di UPLOAD untuk persyaratan pengajuan BADAN HUKUM dengan batas waktu : 40 hari setelah pendaftaran pengajuan nama di ACC Kemendes PDTT (bukti pdf sertifikat diatas)

Share and Enjoy !

Shares
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Bisa Dimulai Juli, Gubernur Jatim Mengharap Tim Satgas Covid-19 Sekolah Dibentuk

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Bisa Dimulai Juli, Gubernur Jatim Mengharap Tim Satgas Covid-19 Sekolah Dibentuk

CAMPURASRI.NGAWIKAB.ID – Bertempat di Gedung Negara Grahadi,Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima perwakilan PGRI dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK dan SLB se–Jawa Timur pada Minggu (16/05).

Pada kesempatan itu beberapa perwakilan tersebut membahas persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka direncanakan akan dimulai pada tahun pelajaran baru 2021/2022 atau sekitar awal Juli 2021. Hal ini berseiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Maret 2021 lalu.

SKB tersebut berkaitan dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Di dalamnya disebutkan bahwa pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021. Mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi. Belajar tatap muka terbatas bakal dimulai setelah guru dan tenaga pendidikan disuntik vaksin Covid-19.

Terkait hal tersebut guna memastikan pembelajaran tatap muka berjalan dengan aman, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengharapkan segala sesuatunya dipersiapkan. Mulai dari vaksinasi pada guru SMA, SMK, dan SLB harus selesai 100 persen, protokol kesehatan dijalankan dengan ketat, serta jam belajar dan jumlah prosentase siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka.

Untuk itu, Gubernur Khofifah, meminta pihak SMA, SMK dan SLB Se-Jatim wajib membentuk Tim Satgas Covid-19 pada tiap sekolah. Dimana, yang tergabung di dalamnya sesuai dengan kearifan lokal, misalnya guru dan murid yang tergabung dalam OSIS di sekolah tersebut.

“Satgas Covid-19 di masing-masing sekolah harus dipastikan clear. Kalau tidak ada satgasnya, maka guru akan kesulitan untuk menertibkan disiplin protokol kesehatan. Kalau anggota satgasnya teman sebaya akan lebih mudah mengingatkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan di sekolah,” terang Gubernur Wanita pertama Jawa Timur yang akrab disapa Bu Khofifah tersebut.

Khofifah menambahkan, Tim Satgas Covid-19 itu nantinya akan menertibkan protokol kesehatan (prokes), mengecek jadwal penyemprotan disinfektan di sekolah dan kelas, stok masker bagi yang lupa membawa masker, dan sebagainya.

Terkait vaksinasi guru, orang nomor satu di Jatim ini meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur untuk mengirim surat dan berkoordinasi dengan Kepala Dinkes Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur untuk pelaksanaan vaksinasi pada guru dan tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB agar dipastikan pada akhir Juni sudah seratus persen tervaksin.

Karenanya, data vaksinasi untuk guru harus terus dimonitor. Sehingga, diharapkan guru dan tenaga pendidik sebelum yang tervaksinasi bisa segera 100 persen sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung.

Kita harus terus monitor berapa banyak guru yang sudah selesai divaksin, berapa yang baru divaksin sekali, berapa yang belum sama sekali. Termasuk di kabupaten/kota mana saja harus dimaksimalkan,” pinta Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah kembali mengingatkan penyebaran Covid-19 masih berlangsung. Varian baru Covid-19 sudah ada yang masuk di Jatim. Karenanya, perlu menjadi perhatian bersama terkait penyebaran Covid-19, protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat. Interaksi saat pembelajaran berlangsung dapat dikendalikan.

Mari semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Jangan sampai lengah . Para kepala sekolah dan guru harus dapat mengendalikan antara gas dan rem,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, hingga saat ini 38 bupati/walikota sudah memberikan rekomendasi untuk SMA, SMK dan SLB yang sudah siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Sesuai dengan arahan dari Mendikbud sebenarnya telah direkomendasikan sekolah tatap muka mulai Januari 2021. Diharapkan pada Bulan Juni 2021 seluruh Indonesia sudah melakukan tatap muka dengan target semua guru sudah divaksin.

Di Jatim sendiri, lanjut Wahid, para guru SMA, SMK dan SLB yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 dua kali sebanyak 38 persen.

Kami berharap kepada jajaran Dinkes Jatim pada Bulan Mei 2021 atau Juni 2021, tenaga pendidik dan guru 100 persen sudah divaksinasi 2 kali. Supaya pendidiknya sehat, psikologis masyarakat bisa menerima pembelajaran tatap muka dengan tenang. Sehingga rencana kami tatap muka pada awal tahun ajaran 2021/2022 yaitu pada 5 Juli 2021 dapat berjalan aman,” tambahnya.

“Dikutip dari : Berbagai Sumber Media”

BERITA TERKAIT :

Share and Enjoy !

Shares
Halal Bihalal “Virtual” Gus Menteri Bersama Kepala Desa se-Indonesia

Halal Bihalal “Virtual” Gus Menteri Bersama Kepala Desa se-Indonesia

CAMPURASRI.NGAWIKAB.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Halal Bihalal dengan para Kepala Desa se-Indonesia yang dilaksanakan secara virtual kemarin, Jumat (14/05).

Menteri Abdul Halim Iskandar yang disapa akrab dengan Gus Menteri, senang dan berterima kasih atas kesediaan para kepala desa yang menyempatkan waktu menghadiri Halal Bihalal virtual ini meski masih dalam suasana sedang membimbing warga desa untuk berlebaran dengan patuhi protokol kesehatan.

Semoga seluruh amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima Allah SWT dan segala dosa-dosa kita diampuni,” kata Gus Menteri di awal virtual.

Ada tiga hal yang mengisi totalitas ibadah selama Ramadan, yaitu 10 Hari Pertama kira diberikan Rahmat, 10 hari kedua kita diberikan pengampunan, dan 10 hari terakhir kita akan diberikan kebebasan dari api neraka, tambahnya.

Selanjutnya Gus Menteri memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kades yang sudah bekerja keras melaksanakan pembangunan desa yang berpihak kepada masalah yang dihadapi masalah desa.

Kita akan mudah mendeteksi masalah yang dihadapi warga karena kita miliki data yang konkret dan detail tentang desa,” kata Gus Menteri.

Oleh karenanya, Gus Menteri mengucapkan terima kasih juga kepada semua perangkat desa, pendamping desa dan relawan pemutakhiran data desa yang telah berupaya mendata secara detail dan konkret untuk kepentingan desa.

Menurut Gus Menteri, Desa yang perencanaan pembangunan berbasis dengan SDGs Desa dan pemutakhiran data diyakini benar-benar bertumpu pada masalah yang dihadapi oleh warga desa.

Ketika kita membangun di desa dengan data dan fakta yang ada maka saya yakin dalam waktu yang tidak lama permasalahan yang dihadapi seperti kemiskinan, stunting, pendidikan dan kesejahteraan bisa teratasi,” kata Gus Menteri.

Gus Menteri juga sampaikan apresiasi kepada para Kades yang telah sukses menyalurkan Dana Desa sesuai dengan peruntukkannya dan aturan pemanfaatannya.

Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLTD), Desa Aman Covid-19, dan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa. Jika dilaksanakan maksimal maka saya yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh,” kata Gus Menteri.

Kemendes PDTT masih menurut kata Gus Menteri, bakal lakukan sejumlah perbaikan dan solusi jitu agar penyaluran Dana Desa bisa lebih cepat dan tepat.

Gus Menteri juga menyampaikan jika Peraturan Mendes PDTT tentang BUMDes telah selesai. Tinggal menunggu Peraturan Menkumham soal proses registrasi.

BACA JUGA BERITA MENJELANG LEBARAN :

Share and Enjoy !

Shares
Masyarakat Bisa Mengikuti Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal Secara “Live Streaming”

Masyarakat Bisa Mengikuti Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal Secara “Live Streaming”

CAMPURASRI.NGAWIKAB.ID– Sidang Isbat (penetapan) awal bulan Syawal 1442 H akan digelar hari ini Selasa, (11/05) bertepatan tanggal 29 Ramadhan 1442 H. Sidang isbat akan dipimpin oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Isbat awal syawal digelar 11 Mei 2021 atau 29 Ramadan 1442 H secara daring dan luring,” ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin, seperti dikutip dari laman Kemenag, Rabu (5/5/2021).

JADWAL SIDANG

Adapun pelaksanaan sidang Isbat, jadwal pelaksanaan akan terbagi dalam dua sesi, yaitu :

  1. Sesi pertama dimulai pada pukul 16.45 WIB berupa pemaparan posisi hilal Awal Syawal 1442 H oleh anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag Cecep Nurwendaya.
  2. Adapun setelah Maghrib, Sidang Isbat akan dipimpin oleh Menteri Agama yang diawali dengan mendengarkan laporan data hisab dan hasil rukyatul hilal.

Karena pelaksanaan sidang isbat kali ini masih dalam situasi pandemi maka tidak semua perwakilan hadir secara fisik di Kemenag.

Untuk undangan sidang isbat nanti dibatasi hanya dihadiri Menag dan Wamenag, Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR, serta sejumlah Dubes negara sahabat dan perwakilan ormas.

Sementara Kemenag akan melakukan rukyatul hilal pada 88 titik di seluruh Indonesia.

Sidang isbat lebaran 2021 akan terselenggara secara luring atau online. Selain itu, panitia juga menyiapkan aplikasi zoom meeting untuk peserta sidang maupun media.

Adapun masyarakat juga dapat memantau jalannya Sidang Isbat melalui saluran TVRI dan live streaming di media sosial Kemenag.

Adapun link live streaming yakni:

  1. Link TVRI dapat diakses di sini.
  2. Link live streaming Youtube Kemenag dapat diakses di sini.
  3. Link live streaming Instagram Kemenag dapat diakses di sini.
  4. Link live streaming Facebook Kemenag dapat diakses di sini.

BERITA TERKAIT : Rakor Antara Ketua Takmir Masjid/ Mushola Dengan Pemerintah Desa Terkait Pelaksanaan Sholat Idul Fitri dan Zakat Fitrah

Share and Enjoy !

Shares
SE Gubernur Jatim Tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1442 H

SE Gubernur Jatim Tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1442 H

CAMPURASRI.NGAWIKAB.ID Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1442 H/ 2021 di saat masa pandemi Covid-19 di Jawa Timur.
SE yang bernomor 451/10180/012.1.2021 itu ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur.
Surat Gubernur Wanita Jawa Timur bertujuan memberi rasa aman kepada umat Islam di Jawa Timur dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1442 H/2021.

Surat-Edaran-ttg-Penyelenggaraan-Sholat-Idul-Fitri-Tahun-1442-H-Di-Saat-Masa-Pandemi-Covid-19-Jatim

Surat Edaran tersebut disampaikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 07 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 Di Saat Masa Pandemi Covid serta hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan beberapa Organisasi Masyarakat Islam di Jawa Timur pada tanggal 9 Mei 2021 kemarin.

Oleh karena itu diperlukan panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dalam rangka melindungi masyarakat.

Berikut Panduan Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Idul Fitri 1442 H/2021 :

1. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama dapat dilakukan di semua masjid dan musholla dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid dan musholla dengan memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat;
b. Kegiatan takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian; dan
c. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musholla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musholla dengan tetap menjaga ketenteraman umum.
d. Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkopimka, Desa/Lurah, Gugus Tugas Covid-19, melaksanakan asistensi terhadap tempat yang akan dilaksanakan Sholat Idul Fitri, antara lain cek tempat, dan protokol Kesehatan yang akan diterapkan.

  1. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 di Jawa Timur berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagaimana diatur dalam PPKM Mikro sebagai berikut:
    a. Zona Merah, sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya;
    b. Zona Oranye, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 15% dari kapasitas tempat; dan
    c. Zona Kuning dan Hijau, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat.
  2. Dalam hal Sholat Idul Fitri dilaksanakan sebagaimana angka 2 huruf b dan huruf c wajib memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat serta ketentuan sebagai berikut:
    a. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat memaksimalkan jumlah masjid/musholla dan lapangan yang ada di di wilayah zona masing-masing;
    b. Sholat Idul Fitri sesuai rukun sholat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir;
    C. Panitia sholat menggunakan alat pengecek suhu (thermogun) dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir;
    d. Bagi para lansia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau perjalanan, disarankan tidak menghadiri sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
    e. Seluruh jamaah wajib memakal masker, membawa tempat untuk alas kaki dan sajadah selama pelaksanaan sholat Idul Fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
    f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah paling lama 10 menit;
    g. Imam Sholat Idul Fitri saat memimpin pelaksanaan sholat agar membaca surat-surat pendek;
    h. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri di Masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khotib dan jamaah; dan
    i. Setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
  3. Panitia Sholat Idul Fitri sebelum menggelar sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satgas penanganan COVID 19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, aman dan terkendali; dan
  4. Silaturahim dalam rangka Idul Fitri hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan open house/Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.
    Lebih Jelasnya Download disini

BERITA TERKAIT SEBELUMNYA :

Share and Enjoy !

Shares